Macam-macam lembaga jaminan

By : Ahmad Shofin Nuzil, SH

Pengertian :

1.      Hukum jaminan :

Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan di dalam pemberian kredit.

2.      Jaminan :

Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan mempunyai arti yang luas yaitu meliputi jaminan yang sifatnya materiil maupun nonmateriil.

JAMINAN DIBEDAKAN MENJADI 2 MACAM :

1.      Jaminan yang timbul dari Undang-undang :

Adalah bentuk-bentuk  jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Terdapat dalam pasal 1131 & 1132 KUHPerdata yaitu bahwa seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur, disamping itu dalam pasal 1139 & 1149 KUHPerdata bahwa seorang kreditur itu dapat didahulukan pemenuhannya daripada kreditur-kreditur yang lain yang disebut Hak Previllege.

2.      Jaminan yang timbul dari perjanjian :

Bahwa terjadinya harus dinyatakan/diperjanjikan secara tegas oleh masing-masing pihak. Jaminan yang timbul dari perjanjian, dibedakan menjadi 2 yaitu jaminan yang bersifat perorangan (Borgtocht) dan bersifat kebendaan (Pand dan Hipotik).

a.       Borgtocht

Perjanjian yang mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala si berhutang tidak memenuhi kewajibannya (pasal1820 KUHPerdata) yang diatur dalam Buku III Bab XVII pasal 1820-1850.

b.      Pand atau gadai dan Hipotik

Diatur dalam KUHPerdata Buku II pasal 1150-1160 titel ke 20. Pand adlah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan daripada daripada kreditur-kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihaara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Pand adlah perjanjian yang bersifat Accessoir, artinya perjanjian pand itu diadakan sebagai tambahan (suplement) dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang (kredit). Jadi pand tidak bisa berdiri sendiri yang terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan untuk menjaga jangan sampai debitur lalai dalam membayar. Disamping bersifat accessoir pand juga bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Benda-benda yang dapat dijaminkan dalam pand antara lain :

a.       Benda bergerak yang berwujud

b.      Benda bergerak yang tidak berwujud (surat-surat piutang atas nama)

c.       Deposito, wesel, obligasi, saham, perhiasan, persediaan barang-barang tertentu (stock tembakau, cengkeh, dll.), kendaraan bermotor, dsb.

Credit verband : adalah hak kebendadaan atas benda tidak bergerak (tanah beserta bangunan diatasnya) yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan hak bagi kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak tersebut bilamana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang credit verband. Credit verband hanya dapat diberikan oleh lembaga-lembaga perkreditan/bank yang ditunjukk pemerintah.

Hipotik

Adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (pasal 1162 KUHPedata).

Benda-benda tidak bergerak yang dapat dihipotikkan :

a.       Tanah beserta bangunan, sejak diundangkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, hipotik atas tanah beserta bangunan sudah tidak berlaku lagi.

b.      Kapal laut yang berukuran 20 m3 isi kotor keatas (pasal 314 pont 1, dan 3 KUHD).

HAK TANGGUNGAN

Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang-undnag No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 29 hak tanggungan “dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai credit verband sebagaimana tersebut dalam staatsblad 1908-584 Jo. Staatsblad 1909-586 dan staatsblad 1909-854 sebagaimana yang telah diubah dengan staatsblad 1937-190 Jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana disebut dalam Buku II KUHPerdata sepanjang megenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi”.

FIDUSIA

Adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

JAMINAN FIDUSIA

Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidakk bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

CIRI-CIRI FIDUSIA

-         Hak jaminan

-         Benda bergerak

-         Benda tidak bergerak

-         Tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

-         Sebagai agunan

-         Untukpelunasan hutang

-         Kedudukan yang diutamakan

AKTA FIDUSIA

Bahwa bentuk akta pembebanan benda jaminan fidusia harus dalam bentuk akta otentik (notariil). Dan harus tertulis dalam bahasa Indonesia.

PENDAFTARAN FIDUSIA

Bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya pendaftaran dicatat dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran. Karena tenggal tersebut menentukan lahirnya jaminan fidusia selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA”.